Dipanggil Bawaslu Tiga Kali, Jokowi Tak Hadir |PKS CIKARANG TIMUR

PKS Cikarang Timur - Bawaslu kecewa terhadap calon presiden Joko Widodo yang tak hadir dari panggilan Bawaslu untuk ke tiga kalinya. Ia terkesan tak menghargai Bawaslu untuk mengklarifikasi pelanggaran kampanye Pilpres. Jokowi terlihat plin plan untuk memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Saat panggilan pertama, Jokowi hanya mengirimkan sebuah surat. Surat itu berisi alasan ketidakhadiran dirinya, dan klarifikasi dugaan pelanggaran kampanye.

Pelanggaran yang dituduhkan adalah saat pengundian nomor urut capres-cawapres di kantor KPU, Jakarta, Minggu (1/6/2014). Dalam sambutannya, Jokowi mengajak memilih nomor dua.

Bawaslu menganggap, keterangan dari surat klarifikasi Jokowi tidak cukup, dan kembali memanggil Jokowi pada panggilan kedua.

Sempat berniat akan datang usai melakukan kampanye di Papua, Jumat (6/6/2014), Jokowi malah kembali mangkir dari panggilan, dan memilih untuk berkampanye.

“Informasi yang kami dapatkan dari tim pak Jokowi tadi pagi, melalui pengacara pak Sirra, mudah-mudahan pak Jokowi bisa hadir hari ini, sama dengan kemarin, juga disampaikan mudah-mudahan bisa hadir, tapi (ternyata) belum sempat hadir,” tutur pimpinan Bawaslu Nasrullah di kantornya, Jumat (6/6/2014).

Bawaslu berharap, agar Gubernur DKI nonaktif itu, bisa hadir memenuhi panggilan.

“Bagi Bawaslu hari ini ya silahkan saja, kita berdoa, mudah-mudahan saja bisa hadir. Paling tidak kami bisa bertatap muka, dan menanyakan secara langsung,” ujar Nasrullah.

Saat ditanya oleh awak media untuk panggilan ketiga, atau pemberian sanksi, Nasrullah mengatakan pihaknya akan segera menentukan sikap.

Sebelumnya, Jokowi dipanggil untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye dengan mengajak untuk memilih nomor urut dua saat pengambilan nomor urut di KPU, Minggu (1/6/2014) lalu.

Kemudian, berdasarkan jadwal Bawaslu, untuk mengklarifikasi mencuri start kampanye di media elektronik.

Jokowi sendiri telah dipanggil sebanyak dua kali, namun tak pernah memenuhi panggilan lembaga pengawas pemilu itu.(dakta)