LHKPN Sesuai Data Yang Ada

Adanya tudingan kalau laporan hasil kekayaan pasangan yang diusung PKS Sa’duddin Jamal (SAJA) tidak transparan tidak terlalu dihiraukan oleh DPD PKS. Sebab PKS berpedoman apa yang dikeluarkan KPK berdasarkan oleh data. Dan itu semua sudah diverifikasi.

Humas DPD PKS Zaenudhin menjelaskan apa yang diributkan tim sukses lain tentunya tidak sportif. Mereka harus membedakan antara harta pribadi Sa’duddin dan Jamal dengan dana pemilukada yang dimiliki PKS. Sebab aturan partai yang ada di PKS berbeda dengan partai-partai lainnya.

”Kalau yang dikeluarkan segitu ya itu kebenarannya. KPK kan ga semudah itu mengeluarkan data,” beber Zaenudhin.

Banyaknya dana yang hanya sekitar Rp 5 miliar itu menjadi cermin kalau memang bupati orangnya sederhana. Adanya tudingan aset dialihkan atas nama istri dan anaknya itu bukan menjadi persoalan DPD. Menurut Zaenudhin istri bupati berasal keluarga yang berkecukupan dari Banten. Jika adanya sawah atau lahan lainnya atas nama istrinya wajar karena memiliki orang tua di sana.

”Bu Cucu kan anak orang kaya di Banten kalau punya sawah banyak ya wajar saja kan,” imbuhnya.

Zaenudhin pun menjelaskan tim lain sebenarnya lebih menyoroti banyaknya dana yang dimiliki PKS. Hal ini dikarenakan tim sukses dari partai lain tidak mengetahui tata cara mengelola partai yang dilakukan PKS. Jauh-jauh hari sebelum adanya perhelatan pemilukada PKS sudah menyiapkan berbagai dana dari kalangan kadernya. Dana yang ada tersebut terkumpul terus menerus.

”Kami sebelum ada hajatan itu sudah menyiapkan segalanya. Kalau yang lainnyakan enggak,” imbuh lelaki berkacamata tersebut.

Untuk memenangkan pasangan SAJA ini PKS menyediakan dana sekitar Rp 105 miliar. Dana yang terbilang cukup besar ini murni dari kader PKS dan sumbangan para donatur yang ada. Sebenarnya jelas Zaenudhin persoalan inilah yang menjadi pertanyaan dari para tim sukses lainnya. Karena mereka tercengang dengan dana yang disiapkan PKS.

”PKS sudah jelas memiliki empat pilar tim sukses, dan itu membutuhkan dana yang cukup besar untuk pemilukada ini,” tuturnya.

Ia pun menegaskan jika memang ada yang menuding bupati tidak transparan terkait soal laporan LHKPN ini salah besar. Yang menjadi mereka panik adalah banyaknya dana yang dimiliki PKS untuk menghadapi pemilukada ini.

”Sebenarnya soal dana yang dimiliki PKS inilah yang menjadi kecemburuan para timses lainnya,” tukasnya.()

Tweet