Banyak warga pesimis untuk mengikuti kegiatan musrenbang. Bagi mereka, musrenbang hanya seremoni yang kehilangan substansi, karena usulan yang diajukan tak kunjung terealisasi. Bagaimana caranya agar musrenbang membuahkan hasil dilapangan?
Pertama, Pengawalan Usulan
Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang. Mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Disetiap jenjangnya, ada kocok ulang skala prioritas dari daftar yang ada. Beragam usulan mulai diseleksi dan banyak yang tersisih.
Usulan yang bertahan, akan masuk KUA/PPAS untuk dicermati oleh pihak yang terkait. Dari KUA/PPAS, dirumuskan menjadi RAPBD. Digodok lagi menjadi APBD. Dari tahap KUA/PPAS menuju RAPBD dan menjadi APBD, semuanya ada penentuan ulang skala prioritas. Banyak yang harus kotak.
Pertimbangannya bisa karena jumlah anggaran yang terbatas, dilakukan penyesuaian dengan masterplan pembangunan maupun karena sebab politis. Dengan banyaknya pintu yang harus dilalui, wajar jika harus dilakukan pengawalan ekstra agar musrenbang bisa masuk nomenklatur APBD.
Kedua, Sinergi Program
Musrenbang memang menjadi inputan awal dalam penyusunan APBD. Namun APBD bukanlah satu – satunya kertas kerja pembangunan. Kita musti kreatif untuk mencari sumber – sumber lain dalam mengeksekusi usulan yang tertuang dalam risalah / notulensi musrenbang.
Program CSR/Comdev dari perusahaan bisa menjadi solusi alternatif. Mereka umumnya konsen pada program pemberdayaan masyarakat, baik pada bidang ekonomi, sosial maupun kesehatan.
Bisa pula disinergikan dengan program pemerintah seperti PNPM, PKH, GN-OTA dll. Lembaga – lembaga donor / charity seperti lembaga amil zakat dan baitul maal juga bisa banyak berperan. Kemitraan dengan lembaga ketrampilan dan pendidikan (LKP) juga bisa dilakukan. Swadaya masyarakat juga memilki potensi besar jika dikelola dengan optimal.
Ketiga, Perbanyak Jalur
APBD itu disusun atas tiga jalur utama, yaitu usulan musrenbang, usulan SKPD dan usulan anggota dewan. Semuanya ada proporsinya masing – masing. Program yang benar – benar mendesak bisa diusulkan melalui beberapa pintu sekaligus, sehingga bisa saling menguatkan. Tidak perlu khawatir terjadi dobel anggaran, karena nanti ada mekanisme “penyelarasan akhir” di Bappeda. Itu nanti, setelah dibahas Banggar dan TAPD.
Anggota dewan biasanya juga ditugaskan untuk menghadiri agenda musrenbang, baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten. Tidak perlu khawatir jika usulannya nanti dipolitisasi. Karena usulan dari jalur musrenbang dan SKPD sebenarnya juga tidak benar – benar steril dari unsur politis.
Khatimah
Melihat pola, alur dan peta yang ada, mustinya jajaran aparatur terkait dituntut kreatif mencari jalan dalam upaya mewujudkan rencana yang telah diprogramkan pada forum musrenbang. (*)
Sumber: FB PKS Bercahaya
0 Response to "Mengefektifkan Musrenbang"
Posting Komentar
Tinggalkan Pesan Anda: