Jabar Ciptakan 100 Ribu Hektare Sawah Baru

PKSCikarang TimurPemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menciptakan 100 ribu hektare lahan sawah baru. Hal tersebut sebagai pengimbang tingginya pembangunan infrastruktur di provinsi yang berdekatan dengan DKI Jakarta ini.

Tak hanya itu, kebutuhan pangan di Jabar seiring bertambahnya jumlah penduduk. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan baik agar tidak terjadi persoalan dalam ketahanan pangan.

Seperti laporan yang diturunkan Inilahcom, Kepala Dinas Pertanian Jabar Diden Trisnadi menuturkan Pemprov Jabar bersama pemerintah pusat terus menciptakan lahan sawah baru di Jabar. Terlebih percetakan banyak dilakukan di kawasan Jabar selatan karena memiliki potensi yang baik untuk diterapkan program itu.

"Kita punya program 100 ribu hektare untuk lahan sawah baru. Itu dilakukan di Jabar selatan sepertiSukabumi, Garut, Tasik," tutur Diden.

Menurut dia, program tersebut sudah berjalan sejak Gubernur Jabar Ahmad Heryawan terpilih menjadi orang nomor satu di Jabar untuk kedua kalinnya. Pada 2013 lalu, pihaknya berhasil mencetak 5.000 hektare area persawahan baru.

"Tahun ini kita targetkan 20.000 lahan sawah baru tercetak, berikutnya berturut-turut 25.000, 30.000, dan 20.000. Jadi sampai 2017 ditargetkan tercetak 100.000 hektar lahan sawah baru," tutur dia.

Diden mengatakan, pemerintah juga berperan serta dalam mencetak 100 ribu hektare lahan sawah baru agar pelaksanannya bisa berjalan dengan optimal. Saat ini Dinas Pertanian masih melakukan survei investigasi desain terhadap lahan-lahan yang akan dijadikan persawahan.

"Usai lahan-lahan tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk dijadikan sawah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan untuk biaya alih fungsi lahan tersebut," tutur dia.

Meski program 100 ribu percetakan lahan sawah baru, Diden mengakui tidak semua lahan bisa dijadikan persawahan. Selain karena minimnya sumber pengairan, persoalan administrasi pun menjadi faktor lain yang mengakibatkan tidak lolosnya lahan tersebut dalam survei investigasi.

"Sebagian besar yang tidak lolos karena kepemilikan. Yang lolos itu lahan milik petani yang mau dicetak (sawah)," tutur dia.

Dia mengatakan, dari 5.000 lahan yang disurvei, sekitar 3.100 yang bisa direkomendasikan sebagai lahan persawahan. Kementerian Pertanian menganggarkan biaya pencetakan sawah sebesar Rp10 juta per hektare. Namun, dalam proses penyalurannya.

"Petani harus berkelompok sehingga sedikitnya terdapat 20 hektare lahan. Jadi nantinya mereka subsidi silang, seperti untuk sewa alat. Lahan yang dijadikan sawah ini awalnya berupa alang-alang," ucap dia.

Selain penciptaan lahan baru, pihaknya melakukan hal lain agar produktifitas pangan di Jabar meningkat. Salah satunya dengan menerapkan penggunaan teknologi bagi kalangan petani. "Kita masukan alat mesin pertanian. Kami juga mengoptimalkan keberadaan penyuluh pertanian," kata dia.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan rencana detail tata ruang (RDTR) untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian di jawa barat.

"Rencana detil tata ruang itu perlu ada di setiap kabupaten/kota. Itu sangat penting, kemarin sudah kita bahas bagaiamana provinsi memberikan dan membuat RDTR karena ada perda kewilayahan metropolitan. Karena kalau tidak diatur akibatnya akan bahaya juga," jelas Deddy.

Pria yang akrab disapa Demiz ini mengaku, RDTR sangatlah penting untuk mengantisipasi alih fungsi lahan. Terlebih banyak lahan pertanian yang menjadi milik pribadi masyarakat. Dengan adanya RDTR tersebut maka fungsi lahan tersebut akan tetap ada walaupun sang pemiliknya menjual lahan itu kepada orang lain.

"Kalau ada RDTR lahan untuk industri, pertanian, perumahan jelas. Walaupun dijual ga bisa dibangun karena memang itu untuk pertanian," kata dia.

Menurut dia, Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan secara optimal. Jangan sampai lahan untuk pertanian malah berubah menjadi kawasan industri atau lainnya.

"Seperti halnya rencana pembangunan bandara, kalau begitu eksisting sawah sekarang gimana, karena jalan darat kan sawah. Itu harus dipikirkan. Kalau ga hancur semuan," ucapnya.

Dia menambahkan, pemprov jabar terus berusaha mendorong RDTR dan pencetakan sawah baru untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian."Pencetakan sawah baru 100.000 hektare dalam 5 tahun ini. Itu dilakukan di jabar selatan, seperti Palabuhan Ratu, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik dan lainnya. mungkin disini eksistensi pertanian, tinggal irigasinya dibenahi," pungkasnya.

Anggota DPRD Jabar Yod Mintaraga mengatakan, program pencetakan sawah baru harus dilakukan sebaik mungkin. Salah satunya dengan memperhatikan aspek pengairan yang mutlak diperlukan.

"Wilayah Jabar selatan terkendala faktor pengairan. Sebab, sebagian besar aliran sungai di Jabar mengalir ke arah utara," tutur dia.

Yod mengatakan sistem pembukaan sawah baru harus menjamin bahwa lahan itu bisa lebih produktif. "Harus dipikirkan sistem irigasinya seperti apa," tegas Yod.

Dia berharap pembukaan lahan sawah harus diiringi pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, hingga bandara. Menurutnya, ini penting untuk memudahkan distribusi hasil pertanian.

"Jaringan infrastruktur harus dibangun, dibuka yang menghubungkan Jabar selatan. Jika dilakukan, itu semua akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, regional," tambahnya. (pkskelapadua.com)




 

0 Response to "Jabar Ciptakan 100 Ribu Hektare Sawah Baru"

Posting Komentar

Tinggalkan Pesan Anda: