Jaminan Sosial Jangan Cuma Pindah Kantor

PKS Cikarang Timur - 1 Januari 2014 tepat dimana waktu BPJS diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Filosofi Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, antara lain:

* BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain.

* Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

Mari kita tengok kebelakang tentang perjuangan BPJS.

BPJS diperjuangkan oleh kaum buruh sejak 3 tahun lebih. Mereka memperjuangkan agar pemerintah peduli dengan kondisi sosial masyarakat untuk hal kesehatan. Seperti berobat gratis, rawat inap gratis dan tindakan medis lainnya.

Buruh dan PNS (pegawai negeri sipil) dikala itu sebenarnya sudah memakai asuransi seperti Jamsostek dan Askes. Dan biaya preminya ditanggung oleh badan usaha yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada masalah yang serius bagi kaum buruh dan PNS. Namun ketika buruh atau pun PNS sudah tidak bekerja kembali. Siapakah yang mau menanggung perawatan kesehatan mereka? Inilah yang menjadi permasalahan di negeri ini.

Perlu diketahui pula, perjuangan kaum buruh tidaklah mudah. Banyak anggota dewan yang menolak tentang RUU BPJS ini. Bahkan seorang presiden pun yaitu SBY tidak bisa mengambil keputusan secara tegas tentang Jaminan Sosial untuk rakyatnya sendiri. Sehingga sering terjadinya demo di masyarakat dan pertentangan di parlemen. Karena desakan terus menerus dilakukan oleh buruh dan rakyat serta beberapa anggota dewan yang pro terhadap BPJS ini, akhirnya BPJS mulai diberlakukan per Januari 2014.

Yang menarik disini adalah ketika BPJS mulai diberlakukan, tiba-tiba ada yang menyebutnya ini program "SBY CARE". Lalu dikemanakah perjuangan kaum buruh dan rakyat sebelum itu. Itulah yang menjadi geram salah satu anggota dewan yang membidangi buruh:

"Tiap orang miskin yang sakit, sesuai UU 24 Tahun 2011 itu ditanggung pemerintah. Tapi dengan yang katanya SBY Care, justru terbit PP. Cuma 86,4 juta saja yang ditanggung memakai sistem kuota. Padahal data Jamkesmas sebelumnya yang dapat tanggungan itu 96,4 juta. Kalau lihat SBY Care, mana care-nya?" kritik Indra saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (2/1/2014) ucap Anggota Komisi IX Fraksi PKS Indra.

Bukan hanya itu, masih banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggara BPJS itu sendiri. Pengurusan BPJS bisa jadi senjata penarik massa bagi partai politik yang berkuasa, seperti halnya bbm dan elpiji. Dan yang pasti BPJS membuat banyak HRD perusahaan-perusahaan swasta dibuatnya pusing, info serba tidak jelas. Karena harus mengalihkan seluruh karyawannya dari Jamsostek ke BPJS.

"Ada dua sudut pandang tentang BPJS itu sendiri, kalo masyarakat merasa sedikit diuntungkan, tapi kalau PNS dan Buruh masih merasa dirugikan", ucap Ustadz Zaenudhin Anggota Dewan PKS Kabupaten Bekasi perihal BPJS. (10/01/2014)

Artinya buruh dan pns masih dipersulit tentang pengurusan pengalihan, belum lagi tentang pelayanannya. Ini baru awalan, namun sudah terjadi banyak kendala. Bahkan salah satu HRD sebuah instansi perusahaan sempat turun langsung, beliau hendak operasi anaknya. Namun BPJS justru tidak bisa dipergunakan pada saat itu.

"Dok, kenapa saya tidak bisa memakai BPJS ini, sosialisasi kemarin kata orang BPJS sementara masih bisa pake kartu JPK Jamsostek" ucap Lisa HRD PT di Jababeka.

Kecewa memang, tapi apa boleh dikata, program sudah bergulir. Iuran BPJS sudah mulai disetorkan oleh pihak perusahaan 4,5% dan untuk karyawannya 0,5% sementara selama 6 bulan, bagi yang perorangan pun masih dikenai biaya premi 25ribu sampai 50ribu tergantung kelas. Padahal JPK Jamsostek dulu karyawan tidak dikenai premi. Walaupun memang ada permasalahan juga. Lalu apa bedanya Jamsostek dengan BPJS? jangan gara-gara cuma mau pemilu 2014, lalu pemerintah dan parpol yang berkuasa akting di depan rakyat miskin. Mudah-mudahan pemerintah melakukan kerja nyata yang sesungguhnya, laksanakan JAMINAN SOSIAL UNTUK RAKYAT INDONESIA secara gratis dan mudah.

By: Heri Sumantri

@hery_sumantri On Twitter

Tweet