Hidayat Nur Wahid: PKS Bukan Partai Malaikat, Juga Bukan Setan, Tapi Bisa Juga Khilaf

KPK dipersilakan memeriksa Anis Matta untuk membuktikan apakah Presiden PKS itu terlibat seperti tertulis dalam dakwaan Luthfi Hasan Ishaaq.

“Itu kan pernyataan dalam persidangan, kami menghormatinya. Tapi alangkah baiknya jika dikonfrontir saja dengan Pak Anis, biar terbukti kebenarannya,” ujar anggota Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, nama Anis Matta masuk dalam dakwaan Luthfi Hasan Ishaaq. Nama Anis disebut dalam proyek pengadaan laboratorium benih padi di Litbang Kementan 2013 dan bibit kopi.

Hidayat Nur Wahid selanjutnya mengatakan, silakan saja Anis Matta dan nama-nama yang disebutkan dalam dakwaan itu dipanggil, sehingga bisa dibandingkan bukti-buktinya.

“Akhirnya nanti terlihat kebenarannya. Kalau sekarang ini kan  baru pernyataan sepihak. Tapi sejujurnya saya pun merasa aneh dengan kasus ini,’’ papar Ketua Fraksi PKS DPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa Anda menilai aneh?
Kok bisa tiba-tiba dikaitkan dengan partai. Ahmad Fathanah kan bukan pengurus partai, tidak ada kaitannya dengan partai. Kok tiba-tiba kesaksiannya dijadikan tuduhan kepada PKS. Ini kan aneh, seperti dikait-kaitkan. Sepertinya telah terjadi politisasi dalam kasus ini.

Politisasi seperti apa?
Menurut kami banyak hal yang tidak berkaitan langsung, tapi di-blow up. Seperti tentang wanita-wanita yang kenal dengan Pak Luthfi. Mereka kan tidak terlibat langsung dengan kasus ini, tapi mereka dibahas secara intens. Kadang pembahasannya melebihi substansi dari kasusnya sendiri.

Anda yakin Anis Matta tidak terkait dengan masalah ini?
Saya cuma heran. Tapi karena ini negara hukum, dan proses hukum sudah berjalan, mari kita hormati. Biarkan semua diselesaikan secara hukum. Sejak awal PKS kan sudah menyatakan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Apa yang akan dilakukan PKS?
Tentunya tim kuasa hukum kami sudah mempelajari pernyataan-pernyataan tersebut, dan akan menyiapkan bukti-bukti untuk dipaparkan di pengadilan.

Apa Anis Matta bersedia memberikan keterangan terkait dakwaan itu?
Saya belum bicara dengan Pak Anis. Tapi saya yakin beliau bersedia. Selama ini kan Pak Anis Matta selalu kooperatif, dipanggil untuk memberikan keterangan selalu datang. Kami kan partai yang taat terhadap hukum.

Ustad Hilmi juga disebut-sebut dalam kasus, bagaimana tanggapan Anda?
Biasa saja. Ini semua kan kasus hukum, kami menghormati proses hukum.

Bukahkan ini menimbulkan penilaian negatif terhadap PKS?
Biar saja. Ini kan negara demokrasi, kami harus menghormati pendapat siapapun dalam batas tertentu. Tapi perlu diingat, PKS itu bukannya partai para malaikat yang tidak bisa melakukan kesalahan.

Kami juga bukan partai para setan yang tidak punya prestasi. PKS itu hanya partai tempat para manusia yang bisa berbuat khilaf. Namun perlu diingat, kesalahan yang dilakukan itu sifatnya individual sebagai seorang manusia, bukan mencerminkan partai.

Bagaimana tanggapan para kader PKS?
Banyak kader kami yang bertanya karena merasa ada yang janggal kasus ini. Kami merasa KPK tidak menyadari, kalau kasus ini sudah tidak murni kasus hukum. Tapi itu bukan berarti telah menimbulkan keresahan di antara kader PKS.

Kemenangan Pemilihan Walikota Bandung menjadi sebuah bukti, kalau kader kami masih solid menyambut Pemilu 2014. Bandung itu kan mirip Jakarta. Pemilihnya heterogen, dan kritis. Ada yang bilang  kemenangan itu terjadi karena faktor figur. Tapi menurut saya tanpa kerja keras dari para kader PKS dan kepercayaan masyarakat kepada kami, hal itu tidak mungkin terwujud.

Tidak ada gejolak sama sekali pasca disebutnya nama Anis Matta?
Gejolak dalam arti sampai ada kekerasan karena marah, atau para kader yang membelot dari keputusan partai, itu sih tidak. Polemiknya tidak sampai seperti itu.

Cuma ya memang banyak kader kami yang bertanya, meminta klarifikasi terkait kasus ini. Saya kira itu sebuah hal yang wajar, mengingat kader kami kan banyak dari kalangan terpelajar.

Kader PKS mengerti, kalau ini adalah konsekuensi sebagai negara demokratis, dan negara hukum. Bukan berarti kami diam saja dizolimi, kami hanya merespons sesuai ketentuan yang berlaku. [Harian Rakyat Merdeka]

Tweet