“Pemerintah harus pro aktif mendengar dan merasakan keluhan yang dialami masyarakat di perbatasan agar tidak tertinggal, terisolasi dari daerah lain, terutama dari negara lain,” kata Sa’duddin ketika dihubungi di gedung DPR RI, Rabu (7/01/15).
Rencananya, Pemerintah melalui Kementerian PU dalam APBN-P 2015, akan menggulirkan 3 program untuk pembangunan di wilayah perbatasan yang meliputi sarana jalan, pengembangan kawasan dan penyediaan perumahan. Khusus untuk peningkatan mutu jalan di perbatasan, Pemerintah bakal menggelontorkan dana Rp 2,5 triliun. Dana tersebut sudah termasuk yang perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Djoko Murjanto, Rabu (07/01/15).
Menanggapi hal tersebut, Sa’duddin menyambut baik upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur tersebut, tetapi beliau mengingatkan juga pentingnya aspek pembangunan yang lain untuk diperhatikan seperti air bersih, kesehatan, ketersediaan listrik, jaringan komunikasi dan pendidikan.
Untuk itu beliau menyarankan perlu adanya koordinasi antara Kemendagri dengan Kementerian lainnya supaya permasalahan di daerah perbatasan dapat terselesaikan segera menyeluruh bukan hanya satu aspek saja.
“Pembangunan Insfrastruktur sangat diperlukan, tetapi jangan hanya itu saja, perlu juga membangunan hal lain yang menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Untuk itu perlu kiranya koordinasi Kemendagri dengan Kementerian lain dalam hal memenuhi apa yang dibutuhkan di wilayah-wilayah perbatasan,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa ratusan warga di tiga desa, yaitu Desa Labang, Desa Panas, dan Desa Tao Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, melakukan eksodus ke Malaysia. Mereka berdalih ingin mencari kehidupan yang layak karena selama menetap di Indonesia kesejahteraannya jauh dari harapan. Misalnya, hampir 100 persen kebutuhan pokok warga di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong itu bergantung dari Malaysia. (*)
0 Response to "DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Pembangunan di Wilayah Perbatasan "
Posting Komentar
Tinggalkan Pesan Anda: