Bukan sesuatu yang tidak mungkin, pemenang pemilu merayu kader partai tertentu untuk duduk di dalam kabinet. Seiring dengan perjalanan waktu kader tersebut pada akhirnya akan memegang tampuk pimpinan partai dalam suksesi partai. Berikut ada lima sikap PKS soal kemungkinan masuk dalam koalisi Jokowi-JK dihimpun dari berita-berita ROL (Republika Online).
1. PKS larang kader masuk kabinet Jokowi-Jk sebagai bukti komitmen kepada KMP.
Larangan itu diungkapkan oleh Tri Wicaksana, Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta. "Presiden partai juga mengarahkan anggotanya di mana pun tak berleha-leha dan mampu menyesuaikan diri," ujar Tri Wicaksana pada Senin, (22/9). Ia menambahkan, para kader diminta terus belajar untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan. Namun, dia mengatakan larangan tersebut adalah sebagai bukti komitmen partainya terhadap Koalisi Merah Putih (KMP).
2. PKS tak harapkan kursi menteri.
Partai ini melalui Bidang Humasnya menegaskan tidak mengharapkan kursi menteri, dan melihat pemerintahan mendatang adalah saat yang tepat membuktikan janji Jokowi selama kampanye. "Sekarang adalah waktunya mewujudkan janji Pak Jokowi untuk membuat koalisi kecil dan tidak transaksional. Kami sangat mendukungnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera pada Senin (22/9).
Menurutnya, bila Jokowi menarik orang dari PKS atau Koalisi Merah Putih untuk masuk ke kabinetnya, maka akan membuat koalisinya semakin gendut. Hal tersebut tak sesuai dengan janji Jokowi.
3. Dengan tidak bergabung dalam kabinet, PKS berharap kondisi tersebut memberi kuntungan kepada masyarakat.
Keterangan itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera. Ia menjelaskan, kondisi saat ini bagus untuk rakyat, karena kini memiliki dua pembeda, yang dapat bersaing secara sehat. "Masyarakat bisa menilai sendiri mana yang paling memberi keuntungan untuk rakyat," kata Mardani.
4. Dengan tidak bergabung dengan kabinet, Sikap PKS terhadap pemerintahan Jokowi-JK adalah proporsional, konstruktif dan kritis.
Menurut penjelasan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Mustafa Kamal, PKS akan bersikap proporsional, konstruktif, dan kritis. PKS akan mendukung apa yang perlu dilanjutkan. Namun, PKS juga akan mengkritisi hal-hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah ataupun jika ada janji Jokowi sebelumnya yang tidak dilaksanakan. "PKS akan menagih janji," jelasnya.
5. PKS akan mendorong pemerintahan Jokowi-Jk melalui kabinetnya untuk berprestasi. Dijelaskan juga bahwa sikap kritis bukan sesuatu yang negatif.
"PKS akan menagih janji. Bersikap kritis bukan berarti bersikap negatif, melainkan mendorong pemerintahan itu supaya berprestasi," masih kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal.
6. PKS tidak ingin pemerintahan mendatang menyalahkan koalisi hanya sebagai dalih ketidakberesan. PKS mengharapkan pemerintah mendatang dapat bertanggung jawab atas kampanye dan kebijakannya.
Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah, politikus PKS. "Sebaiknya tidak ada pembicaraan opsi masuk kabinet sama sekali. Kalau orang berpikir masuk ke situ, maka itu tidak baik bagi pemerintahan yang sehat," kata Fahri, Senin (22/9). Dikatakannya, pemerintahan yang menang di Pilpres 2014 sebaiknya menyiapkan tahapan-tahapan kerjanya secara mandiri, sehingga nantinya pemerintahan ke depan mempunyai efek nyata atas kemenangannya.
"Jangan sampai nanti (kalau tidak berhasil), beralasan karena ada koalisi dan sebagainya," ungkap Fahri Hamzah yang terpilih lagi untuk periode 2014-2019 tersebut. Pemenang Pilpres 2014, lanjutnya, sebaiknya menyusun pemerintahan yang utuh tanpa bergantung pada pihak lain.(pks.o.id)
0 Response to "Tak Harapkan Kementerian, PKS Siap Awasi dan Tagih Janji Pemerintahan Mendatang"
Posting Komentar
Tinggalkan Pesan Anda: