Gubernur Dorong Daerah Tidak Abaikan Siswa SLTA Swasta

Purwakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengingatkan para bupati dan walikota se-Jawa Barat agar pembinaan dan bantuannya juga diarahkan kepada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) swasta.

Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hingga kini cenderung fokus pada SLTA negeri. Bantuan fisik dan non-fisikpun umumnya mengalir ke SLTA negeri --Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menandaskan hal itu dalam acara penyerahan bantuan sarana pengangkut sampah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kepada sejumlah Pemkab/Pemkot di Purwakarta, Selasa, 26 November 2013. Bantuan diterima para bupati/walikota. Dalam sambutannya, Gubernur membahas persoalan pengelolaan sampah, kesehatan, dan pendidikan.

Menjawab wartawan, Gubernur Heryawan menambahkan bahwa fokus perhatian ke SLTA negeri bahkan juga oleh pemerintah pusat. Artinya, otoritas pendidikan dari pusat hingga kabupaten/kota belum sepenuhnya menyentuh SLTA swasta.

"Selama ini saya perhatikan, Disdik (Dinas Pendidikan) cuma perhatikan sekolah negeri. Padahal anak didik, generasi muda kita, lebih banyak (di SLTA) swasta," tandas Aher.

Gubernur mengatakan, kondisi dimaksud sepatutnya tidak dibiarkan berlarut-larut karena jumlah siswa SLTA swasta tidak kecil. "Kalau kita cuma perhatikan yang negeri berarti anak didik di (SLTA) swasta terabaikan. Sementara, di sekolah (SLTA) swasta ada 60 persen anak-anak kita. Mengabaikan 60 persen itu kan berbahaya," papar Heryawan lagi.

Dalam konteks realisasi pembebasan biaya pendidikan juga kepada siswa SLTA --SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah, Heryawan mendorong para bupati dan walikota se-Jawa Barat agar mengalokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memadai. Topangan bantuan kab/kota melengkapi BOS dari pemerintah pusat dan pemprov.

"Di Purwakarta, misalnya, dengan BOS Rp900 ribu/siswa/tahun, maka seluruh seluruh siswa SLTA bisa dibebaskan dari biaya pendidikan. Sementara BOS dari pusat dan pemprov Rp1,2 juta/siswa/tahun, sudah berlebih. Artinya, sangat baik bila bupati mulai lebih memperhatikan (SLTA) swasta," papar Gubernur.

Pemprov Jawa Barat sendiri selama ini mengalokasikan berbagai program juga kepada sekolah swasta, termasuk SLTA. Program pembangunan Ruang Kelas Baru bahkan lebih banyak diperuntukkan ke sekolah swasta.

Fokus kebijakan berimbang antara sekolah negeri maupun swasta dimaksudkan, antara lain, untuk mempercepat penyuksesan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program ini ditargetkan agar pendidikan minimal seluruh warga Jawa Barat minimal SLTA.

Menurut data 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah siswa SMA negeri maupun swasta di Jawa Barat mencapai 554.662 orang. Sementara siswa SMK negeri dan swasta sebanyak 801.985 orang. Sebanyak sekitar 60 persen di antaranya siswa SLTA swasta.

Sumber:
http://www.ahermediacenter.com
http://www.pks-bekasi.org/2013/11/gubernur-dorong-daerah-tidak-abaikan.html

Tweet