PBNU, MUI, FPI Dan Sekjen MIUMI Pernah Menolak Sertifikasi Ulama Usulan BNPT

Jakarta - Ide Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mensertifikasi dai dan ustad sebagai upaya menanggulangi aksi terorisme mendapat tentangan keras dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU berargumen, gelar kiai atau ustadz bukan pemberian pemerintah, sehingga tidak dibutuhkan langkah sertifikasi untuk melihat nasionalisme penyandangnya.

“Panggilan kiai atau ustadz itu yang menyebutkan masyarakat, bukan pemberian dari Pemerintah. Pemerintah terlalu jauh kalau ngurusi hal-hal seperti ini,” tegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam siaran pers, Minggu (9/9).

Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin menegaskan predikat ulama didapat dari pengakuan masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat.

“Untuk apa sertifikasi seperti ini. Sertifikat ulama ini dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Jadi, tidak perlu sertifikasi seperti itu,” jelasnya sesaat tadi (Sabtu, 8/9), sebagaimana yang diberitakan oleh Rakyat Merdeka Online.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab menyesalkan wacana dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengenai sertifikasi terhadap ulama.

“Ada pun Usulan Sosiolog UNAS Nia Elvina dan Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris tentang perlunya sertifikasi ulama dengan motivasi deradikalisasi agama Islam adalah penghinaan terhadap ulama, bahkan penistaan terhadap agama Islam,” kata Habiq Rizieq, Minggu (9/9/2012), sebagaimana yang diberitakan Inilah.com.

Beragam pendapat terus bergulir terkait wacana sertifikasi terhadap ulama yang dicetuskan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT). Menurut Sekjen MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia), Ustaz Bachtiar Nasir, ulama harus melakukan sertifikasi, seleksi, dan monitoring.

Tidak hanya itu, yang tidak kalah penting, lanjut dia adalah para ulama juga melakukan evaluasi terhadap kinerja BNPT. Sehingga, dengan begitu, tindakan dan kinerja BNPT dan Densus 88 Antiteror dapat dibimbing oleh ilmu dan petunjuk para ulama.

“Karena terbukti, BNPT dan Densus 88 gagal mengendalikan keamanan dan pertahanan negara dari ancaman terorisme,” ujar Ustaz Bachtiar Nasir kepada Republika di Jakarta Senin (10/9).

Ia menjelaskan, anggaran rakyat yang digunakan serta bantuan asing yang mereka dapatkan, harusnya mendapatkan bimbingan dan petunjuk ulama agar tepat sasaran dengan efektif dan efisian. (Djibril Muhammad/Damanhuri Zuhri/ROL/hdn)

Tweet